Upaya-upaya Memberantas Perjudian di Indonesia

upaya Memberantas Perjudian di Indonesia, Dalam melakukan upaya penegakan terhadap perjudian aparat penegak hukum menjalankan beberapa kegiatan antara lain: patroli, pemantauan, penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku perjudian.

Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

Tampaknya Aparat Penyidik dalam menangani masalah hasil-hasil razia tersebut masih lamban, karena terpengaruh terhadap hal-hal formil yang dikhawatirkannya. Jika tidak demikian, akan tidak diterima penuntut umum atau pengadilan akan membebaskan tersangka. Permasalahan dalam hal ini terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai. dengan barang-barang hasil razia dan Berita Acara Pelaksanaan Razia/Berita Acara.

Pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisan Negara Republik Indonesia :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum.

c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 (1) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk arsa.

Peranan Penyuluhan Aparat Penegak Hukum di dalam Masyarakat

Pada umunya di negara-negara berkembang, sebagian masyarakat masih dikategorikan “miskin” dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makan/minum secara memadai, mengalami kesulitan. Suatu keganjilan dalam pemikiran maupun benar sanubari bahwa golongan masyarakat ini, umumnya memiliki anak lebih dari dua bahkan ada yang melebihi setengah lusin. Keganjilan lain adalah adanya pria dari golongan ini yang beristri dua atau tiga. Kemungkinan hal ini terjadi karena, yang bersangkutan mencari kepuasan pengganti, menurut istilah Calvins’ Hall.

Mengenai kebutuhan manusia, Prof. Dr. Mirat mengatakan, antara lain sebagai berikut :

“Mula-mula kebutuhan itu hanya bersifat kebutuhan biologis semata-mata yaitu, makan, minum dan seks saja. Selanjutnya kebutuhan ini ditambah dengan kebutuhan sosial, mengembangkan diri dan untuk dicintai dan mencintai serta kebutuhan fisik misalnya agama dan ideologi.[1]

Pada era globalisasi ini, tampaknya nilai kebendaan lebih menonjol dari nilai budi/norma/akhlak. Hal ini memerlukan perhatian agar nilai kebendaan dan nilai budi/rohani selalu serasi. Keserasian tersebut seyogianya ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini, sejak anak-anak.

Perkembangan anak-anak di daerah pedalaman/perkampungan masih memerlukan perhatian. Masih banyak orang tua yang belum memahami perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak.

Dengan demikian, terasa sangat penting informasi-informasi kepada orang tua berkenan dengan hal-hal yang dapat menghambat pembangunan jiwa anak/remaja/pemuda/pemudi agar kelak menjadi pemuda/pemudi yang berbudi dan terhindar dari kejahatan terhadap kesusilaan.

Sebagai anak/remaja/pemuda/pemudi, adalah hal yang wajar tidak diliputi oleh kekurangan-kekurangan khususnya dalam bertingkah laku dan menanggapi nilai-nilai tertentu. Keinginan tahu/mengetahui masih sangat tinggi. Dalam hal mengisi kekurangan tersebut, perlu diberikan penyuluhan atau informasi, baik untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan perkembangan budidaya maupun terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dialaminya.

Tindakan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisan Republik Indonesia.

Pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas Kepolisan Negara Republik Indonesia :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum.

c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 (1) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 :

  1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[2]

Pasal 15 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  3.  Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
  9. Mencari keterangan dan barang bukti.
  10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementra waktu.
  14. Peranan Polisi Mitra Masyarakat

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai Aparat Penegak Hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat perjudian yang terjadi dalam masyarakat.

Berbagai tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui upaya pendekatan dan penyuluhan mengenai bahaya judi bagi masyarakat sebagai upaya Memberantas Perjudian di Indonesia.

Disamping itu dilakukan upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing, pihak yang menjadi korban dari segala macam perjudian ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan perjudian, menyandarkan kehidupannya dari judi. Mereka itu antara lain dari kalangan pedagang rokok, penjual makanan dan minuman, pengelola tempat parkir dan sebagainya.

Tampaknya para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan kepada mereka. Hukuman yang diberikan dapat berupa penindakan dengan memberi pengarahan, agar tidak melakukan lagi judi dan perjudian. Demikian pula sampai kepada proses peradilan dan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian. Namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan para penjudi.

Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan.

Pihak Aparat Kepolisian dengan berbagai cara telah ber upaya Memberantas Perjudian di Indonesia, yaitu melalui cara diantaranya melakukan penangkapan dan pengerebekan tempat judi, tetapi hasil yang dicapai belum memuaskan dan sampai saat ini perjudian masih marak di mana-mana. Sehubungan dengan hal itu, perlu dicarikan lagi cara yang dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi perjudian yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, untuk mencegah agar judi tidak menyebar dan meluas di kalangan masyarakat, yang akibatnya dapat menyengsarakan masyarakat


[1] Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 14-18.

[2] UU RI No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002), Hal. 10.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *