Upaya-upaya Memberantas Perjudian di Indonesia

upaya Memberantas Perjudian di Indonesia, Dalam melakukan upaya penegakan terhadap perjudian aparat penegak hukum menjalankan beberapa kegiatan antara lain: patroli, pemantauan, penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku perjudian.

Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

Operasi atau razia kepolisian yang
berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit
masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain
menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi
tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas
penyakit masyarakat tersebut.

Tampaknya Aparat Penyidik dalam
menangani masalah hasil-hasil razia tersebut masih lamban, karena terpengaruh
terhadap hal-hal formil yang dikhawatirkannya. Jika tidak demikian, akan tidak
diterima penuntut umum atau pengadilan akan membebaskan tersangka. Permasalahan
dalam hal ini terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai. dengan
barang-barang hasil razia dan Berita Acara Pelaksanaan Razia/Berita Acara.

Pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisan Negara Republik Indonesia :

a.
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b.
Menegakkan hukum.

c. Memberi
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 (1)
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang
No. 2 tahun 2002 :

a.
Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

b.
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas di jalan.

c. Membina
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan.

d. Turut
serta dalam pembinaan hukum nasional.

e.
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk arsa.

Peranan Penyuluhan Aparat Penegak Hukum di dalam Masyarakat

Pada umunya di negara-negara berkembang, sebagian
masyarakat masih dikategorikan “miskin” dimana untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari makan/minum secara memadai, mengalami kesulitan. Suatu keganjilan
dalam pemikiran maupun benar sanubari bahwa golongan masyarakat ini, umumnya
memiliki anak lebih dari dua bahkan ada yang melebihi setengah lusin.
Keganjilan lain adalah adanya pria dari golongan ini yang beristri dua atau
tiga. Kemungkinan hal ini terjadi karena, yang bersangkutan mencari kepuasan
pengganti, menurut istilah Calvins’ Hall.

Baca Juga  Adat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

Mengenai kebutuhan manusia, Prof. Dr. Mirat
mengatakan, antara lain sebagai berikut :

“Mula-mula
kebutuhan itu hanya bersifat kebutuhan biologis semata-mata yaitu, makan, minum
dan seks saja. Selanjutnya kebutuhan ini ditambah dengan kebutuhan sosial,
mengembangkan diri dan untuk dicintai dan mencintai serta kebutuhan fisik misalnya agama dan ideologi.[1]

Pada era
globalisasi ini, tampaknya nilai kebendaan lebih menonjol dari nilai
budi/norma/akhlak. Hal ini memerlukan perhatian agar nilai kebendaan dan nilai
budi/rohani selalu serasi. Keserasian tersebut seyogianya ditumbuhkan dan
dikembangkan sejak dini, sejak anak-anak.

Perkembangan
anak-anak di daerah pedalaman/perkampungan masih memerlukan perhatian. Masih
banyak orang tua yang belum memahami perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak.

Dengan
demikian, terasa sangat penting informasi-informasi kepada orang tua berkenan
dengan hal-hal yang dapat menghambat pembangunan jiwa anak/remaja/pemuda/pemudi
agar kelak menjadi pemuda/pemudi yang berbudi dan terhindar dari kejahatan
terhadap kesusilaan.

Sebagai anak/remaja/pemuda/pemudi, adalah hal yang wajar tidak diliputi oleh kekurangan-kekurangan khususnya dalam bertingkah laku dan menanggapi nilai-nilai tertentu. Keinginan tahu/mengetahui masih sangat tinggi. Dalam hal mengisi kekurangan tersebut, perlu diberikan penyuluhan atau informasi, baik untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan perkembangan budidaya maupun terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dialaminya.

Tindakan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisan Republik Indonesia.

Pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia, Tugas Kepolisan Negara Republik Indonesia :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum.

c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 (1) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 :

Baca Juga  Contoh Penelitian Kuantitatif di Bidang Pendidikan dan Teologi Terbaru

  1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan
    patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
    keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
    masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
    hukum dan peraturan perundang-undangan.
  4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis
    terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan
    swakarsa.
  7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
    tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
    perundang-undangan lainnya
    .[2]

Pasal 15 (1)
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
    yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  3.  Mencegah dan
    menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan
    atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian lingkup kewenangan
    administrasi kepolisian.
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
    tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta
    memotret seseorang.
  9. Mencari keterangan dan barang bukti.
  10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang
    diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan
    pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan
    masyarakat.
  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementra
    waktu.
  14. Peranan Polisi Mitra Masyarakat

Kepolisian
yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai Aparat Penegak Hukum yang melindungi
dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan,
pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar
dari judi dan akibat perjudian yang terjadi dalam masyarakat.

Berbagai tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui upaya pendekatan dan penyuluhan mengenai bahaya judi bagi masyarakat sebagai upaya Memberantas Perjudian di Indonesia.

Baca Juga  Pengertian Visi Dan Hubungannya Dengan Kepemimpinan

Disamping
itu dilakukan upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dilakukan
karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam
masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat, dengan
berbagai bentuk dan caranya masing-masing, pihak yang menjadi korban dari segala macam perjudian ini adalah
masyarakat golongan bawah yang harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin
sulit, tetapi mereka justru melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan
perjudian, menyandarkan kehidupannya dari judi. Mereka itu antara lain dari
kalangan pedagang rokok, penjual makanan dan minuman, pengelola tempat parkir
dan sebagainya.

Tampaknya para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan kepada mereka. Hukuman yang diberikan dapat berupa penindakan dengan memberi pengarahan, agar tidak melakukan lagi judi dan perjudian. Demikian pula sampai kepada proses peradilan dan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian. Namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan para penjudi.

Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan.

Pihak Aparat Kepolisian dengan berbagai cara telah ber upaya Memberantas Perjudian di Indonesia, yaitu melalui cara diantaranya melakukan penangkapan dan pengerebekan tempat judi, tetapi hasil yang dicapai belum memuaskan dan sampai saat ini perjudian masih marak di mana-mana. Sehubungan dengan hal itu, perlu dicarikan lagi cara yang dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi perjudian yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, untuk mencegah agar judi tidak menyebar dan meluas di kalangan masyarakat, yang akibatnya dapat menyengsarakan masyarakat


[1] Arif Gosita, Masalah Korban
Kejahatan
, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 14-18.

[2] UU RI No. 2 Tahun 2002, tentang
Kepolisian RI, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002), Hal. 10.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *